Bongkar Tuntas Mafia Tanah PT. Sago Nauli Group

Editor: Redaksi author photo
Madina, Hariannusantara.Id - "Jadikan Hukum sebagai Panglima dan bukan Uang yang menjadi Panglima" !

Sudah terjadi Pemusnahan Hutan Mangrove di Desa Sikara-Kara Pantai Barat Madina Oleh PT. TBS  dan dialih Fungsikan menjadi  Perkebunan Kelapa Sawit.

Dampak Negatif Hilangnya Mangrove antara lain :

Kehilangan dan Pemusnahan hutan mangrove telah menyebabkan berbagai dampak negatif ekologi, ekonomi dan sosial. Padahal  Mangrove telah terbukti  melindungi Pantai, termasuk manusia yang menghuninya dari hempasan tsunami dan angin badai.

Hutan Mangrove  juga merupakan habitat yang penting bagi ikan, udang, kepiting dan burung laut. Sekarang ini Nelayan Pantai Barat semakin Melarat  karena hasil tangkapan ikan sudah jauh berkurang. Karena hilangnya Hutan Mangrove.

Diduga PT. TBS sudah melanggar UU 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 105,  atau pasal 109 UU No 32 thn 2009 tentang Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Hutan Mangrove mulai  dimusnahkan sekitar tahun 2014 sampai 2016. Sementara Izin Terbit  setelah Sawit Berbuah.
Izin lokasi terbit bulan Mei 2018. IUP Terbit Nopember 2018, dan Amdal terbit Maret 2019.

Modus Operandi PT. TBS memperoleh Lahan secara ilegal sudah menimbulkan konflik dgn Masyarakat antara lain :
1.Sikara-kara
2.Patiluban Sertifikat Bodong
3. PT. Ernama Karya Penyerobotan lahan
4. Sutarman sinunukan Penyerobotan lahan
5. Ranto Baek Penyerobotan Lahan

Seperti di Desa Sikara-kara, awalnya PT. TBS menyuruh masyarakat merintis Hutan Mangrove, dan dikapling-kapling atas nama beberapa nama Masyarakat yang dibiayai oleh PT.TBS, kemudian  Alat  berat diturunkan untuk menghabisi  Hutan Mangrove dan selanjutnya, sertifikat lahan diterbitkan.

Hampir sama yg dilakukan PT. TBS terhadap PT. ERNAMA KARYA Dr Sjaiful (Dr Jerman).

Paling ironis di Ranto Baek, PT. TBS membuka lahan Perkebunan Tanpa Izin, dengan cara atau modus membentuk Koperasi-Koperasi Boneka yang mana Kuat dugaan dalam hal itu dibiayai oleh PT.TBS

Selain itu sampai Hutan Lindung-pun di daerah Ranto Baek ditebangi, kalau sudah ada masalah, yang dikorbankan Masyarakat. Saya juga Heran Kenapa Pejabat terkait "Tutup Mata", contohnya kepala UPT KPH 9 yang mengawasi Hutan.
Sepengetahuan kami di Ranto Baek ada Izin kayu Rakyat diterbitkan, namun (kuat dugaan) mereka menebang di luar izin yang diterbitkan.
"Itulah yg disebut dengan ILEGAL LOGING.

Semua kasus ini,  INTEGRITAS Penegak Hukum DI PERTARUHKAN, apa nantinya "masuk angin" atau tidak, mari kita kawal bersama. (Hendri)

Kamis 31 0ktober 2019
Shafron Shafron.
Share:
Komentar

Berita Terkini