LSM LPAP-RI : Masyarakat Berhak Tau Pengelolaan Uang Negara Peraturan UU No.14 Tahun 2008 "Keterbukaan Informasi Publik"

Editor: Redaksi author photo
Aceh Timur,Hariannusantara.Id - Terkait dengan keterbukaan informasi  publik dan transfaransi dalam pengelolaan anggaran keuangan negara itu merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat provinsi,kabupaten,kecamatan sampai kepemerintahan desa, sehingga dalam pengelolaan keuangan negara sudah sepatut nya membuka pintu lebar lebar tentang eterbukaan informasi dan harus transfaran agar tidak dikritik oleh masyarakat baik awak media dan LSM selaku pelaku sosial kontrol.

Wira kordinator team investigasi LPAPRI Sabtu (30/11/19) menyampaikan, seluruh elemen masyarakat pada prinsip nya sangat mendukung program pembangunan terutama di desa desa.

"Saya berharap kepada semua elemen harus  mendukung program pembangunan desa yang sekarang sedang berlangsung dan para pihak terkait selaku kalangan elite desa  harus terbuka dalam memberikan informasi dan juga harus transfaransi ",ujarnya

"Perlu disampaikan kepada para pihak terutama kalangan elite dipemerintah baik kabupaten kecamatan dan  pemerintahan desa  Bahwa RAB Dana Desa (DD)  itu bukan lah  Rahasia Negara.

"Jika tidak mau Ditegur dan di kritik jangan Jadi elite desa dan atau kepala desa,  ada beberapa Desa  didalam kecamatan Birem Bayeun  antara Tuhapet dan Kepala Desa(geuchik)tidak akur, Harusnya nya Tuhapeut dan Kepala Desa(geuchik) itu Bak suami istri",tegas Wira.

masih Wira "Dan ada beberapa kalangan elite desa yang masyarakat ingin melihat RAB DD sama sekali tidak boleh, sehingga menimbulkan berbagai kecurigaan dan asumsi miring ada apa sebenar nya ", kata Wira.

"Satu hal yang sangat penting bagi kepala Desa(geuchik) bahwa dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa harus transparan, Kalau ada masyarakat yang mau melihat RAB tentang Realisasi DD,Ya di kasih dong asal jangan di salah gunakan. Karna RAB bukan Rahasia negara",tutupnya Wira.

Penulis : Sumber Nardi
Share:
Komentar

Berita Terkini