Security PT.TBS Sok Jadi Super Hero, Menolak DPRD Masuk ke Areal PT.TBS

Editor: Redaksi author photo
Nasional, Hariannusantara.Id - Sehubungan dengan kejadian penolakan oleh Security PT. TBS atas kedatangan Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal ke PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS/Sago Nauli Grup) Sabtu tanggal 9 November 2019,  yang terdiri dari Asmaruddin Nasution, Ishar Helmi dan H.Amdani serta didampingi pejabat sekretariat Komisi I Adi.

Kedatangan beberapa Anggota DPRD ke PT.Tri Bahtera Srikandi ditolak mentah-mentah oleh Security alias sok jadi super hero PT.Tri Bahtera Srikandi.

Vidio yang beredar dimedia sosial yang berdurasi 1:58 detik, membuat ketua DPC MPI Natal, angkat bicara.

Bahwa, disalah satu media online Kuasa Hukum PT.TBS berinisial RR menyebutkan anggota DPRD Mandailing Natal "Sidak" ke PT TBS tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu?? telah melanggar PP No.12 Tahun 2018 tentang tertib DPRD.

Dilain itu Kuasa Hukum PT.TBS RR juga menyebutkan Hendri Syahputra yang memaksa masuk ke PT.TBS.

Sontak Ketua DPC MPI NATAL Hendri Syahputra membantah pernyataan pengacara PT. Tsb." Tidak benar, kuasa hukum mereka sudah salah kaprah.kami masyarakat Pantai Barat meminta Penegak Hukum Segera Proses PT.TBS yang kuat dugaan sudah merusak lingkungan. ",tegasnya.
Tambahnya," PT.TBS diduga telah melanggar UU yang sudah diterapkan Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”).

"Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:[2]

a.    pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
b.    pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c.     penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
d.    cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Bila tidak ada tindakan terkait pengrusakan lingkungan kami akan teruskan dan surati ke tingkat provinsi dan ke Jakarta Pusat, melaporkan hal ini kepada Menteri Lingkungan Hidup ",tutup Hendri.

penulis : Iskandar
Share:
Komentar

Berita Terkini