"Waspada Ancaman Limbah", Komnas PKLH Surati RSUD Aceh Tamiang

Editor: Redaksi author photo
Aceh Tamiang, Hariannusantara.Id - -Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Hidup (Komnas PKLH) Provinsi Aceh menyampaikan himbauan dan masukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang terkait isu limbah B3, hal tersebut disampaikan oleh ketua Komnas di sekretariatnya jalan Rantau, Kecamatan Kota Kualasimpang, Komplek Pertokoan Griya Pertiwi pada rabu (20/11/2019).

Ketua DPW Komnas PKLH Aceh, Raden Endang Abdurrahman
pada para wartawan mengatakan,"sehubungan dengan keberadaan organisasi tersebut dengan akte pendirian badan hukum dari Kemenkumham nomor  AHU.000.4857.AH0107 tahun 2019, nomor izin berusaha 9 1 2 0 5 0 4 8 2 2 8 1 3 dan tanda penerimaan laporan keberadaan ormas nomor 220/832/X/2019 dari pemerintah Aceh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Banda Aceh, sesuai dengan hal tersebut kami melayangkan satu berkas surat terkait himbauan dan masukan yang kami tujukan kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang di Karang Baru, yaitu terkait dengan laporan diterima dan pemberitaan dari rekan-rekan wartawan media cetak maupun media online tentang tata kelola dan pelaksanaan teknis pemberlakuan terhadap limbah bahan berbahaya beracun atau limbah B3 dari limbah medis baik cair  maupun limbah padat,"jelasnya.

"Kami mengingatkan terkait pasal 60 junto pasal 104 undang-undang PPLH, bahwasannya dalam hal tersebut terjadi perihal pidana yaitu penjara 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 3 miliar yaitu pada setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud adalah melanggar pasal 60 dan dikenakan dengan pidana penjara.

ketua Komnas PKLH menambahkan,"Kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang  agar segera melakukan perbaikan atau pembinaan kepada bidang yang secara langsung bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah medis atau terkait dengan limbah B3 dan kami juga menghimbau agar segera dilakukan tinjauan kembali kesepakatan pada pihak-pihak yang bekerja sama, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau kesepakatan maka pihak konsumen berhak untuk mendapat kompensasi dan ganti rugi serta advokasi juga perlindungan konsumen,"tegasnya.

"Semoga dengan himbauan ini dapat terjalin kerjasama yang baik antara Komnas PKLH Provinsi Aceh dengan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang dan kami sangat berharap agar himbauan dan masukan ni yang kami sampaikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,"harap Raden Endang Abdurrahman.

penulis : Andre
Share:
Komentar

Berita Terkini