Diduga Miliaran Rupiah Dana Desa Dihabiskan untuk Bimtek, BAI Pertanyakan

Editor: Redaksi author photo
NASIONAL - Penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang terkesan dihamburkan untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang dilaksanakan di Medan dari  tanggal 27 Nopember sd 30 Nopember 2019 lalu, terkesan penghamburan.
Hal itu terbukti dari anggaran yang dibebankan terhadap para peserta sebesar  Rp 6 Juta,  sementara jumlah peserta dari setiap desa bervariasi.

Indikasi penghamburan dana desa yang digelontorkan diungkapkan  Ketua DPC  Badan Advokasi Indonesia  (BAI) Aceh Tamiang Sawaludin,SH  Kamis 6 Desember 2019 saat konferensi pers berlangsung.
Menurut BAI, diduga  para Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sasaran dan langganan Bimtek, kegiatan tersebut seolah-olah dijadikan siasat untuk penghamburan anggaraan dana desa”, ujar ketua BAI Sawaludin, SH.

Berdasarkan penelusuran dan investigasi tim BAI pada tanggal 5 Desember 2019 lalu dimedan, Bimtek tersebut dilakukan melalui  lembaga LPPMI, diduga lembaga tersebut  tidak terdaftar di Mendagri, ungkap Sawal.

“Sekitar 500 orang peserta dari 213 Desa bahkan lebih aparatur desa dari Kabupaten Aceh Tamiang menjadi peserta untuk kegiatan Bimtek tersebut. Setiap peserta dikenakan Rp 6 juta. Itu artinya bila ditotal kuranglebih mencapai Rp 3 miliar lebih anggaran dana desa tersedot hanya untuk kegiatan tersebut ”, beber Sawaludin didampingi tim Investigasi.
Tak hanya itu, lanjut Sawal, ada indikasi  penyelenggaraan tersebut diduga hanya dilakukan selama 3 hari. Padahal, dalam proposal kegiatan tertera untuk 4 hari.
Terkesan kuat hal itu telah terjadi dugaan mark-up biaya akomodasi dan konsumsi peserta, dan hal sedemikian termasuk kejahatan anggaran yang harus diusut tuntas ", tegas Sawaludin.

Badan Advokasi Indonesia menduga, karena akhir tahun, dan akan masuk tahun berikutnya  kemungkinan bimtek dengan tema-tema yang lain akan dilaksanakan kembali yang bertujuan untuk menyedot dan menghamburkan anggaran.

Sawaludin mengharapkan, agar para kepala desa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pada pengamburan anggaran. Dia berharap agar kepala desa dan aparatur tidak dengan seenaknya menghamburkan anggaran desa dengan alasan bimtek.

“Dana Desa harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai dipreteli untuk kesenangan sekelompok pengelola. akan ada jerat hukum bagi pelanggar hukum yang menjadikan anggaran desa menjadi ladang mengeruk keuntungan ”, tegas Sawal.

Selain itu, Sawal berharap agar instansi tekhnis di Pemkab Aceh Tamiang memberikan arahan kepada para kepala desa, agar lebih selektif mengikuti kegiatan bertajuk pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi. Atau kegiatan sejenis dengan nama lain, khususnya yang diselenggarakan oleh event organizer (EO) non pemerintah, karena tidak mungkin terdapat EO nakal yang tidak memiliki sertifikasi atau linsensi resmi menggelar kegiatan tersebut.

Dari Hasil Investigasi tim BAI di hotel Danau Toba Internasional Medan, Nova Manager Marketing Hotel tersebut mengakui bahwa ada sekitar 500 peserta dari 213 Desa yang mengikuti Bimtek dihotel Danau Toba.
Per -peserta setahu dirinya dikenakan uang sebesar Rp.6 juta dengan mendapatkan Sovenir dan Sertifikat. Nova menambahkan bahwa 1 kamar ada 2 kepala Desa yang tidur.

Setiap Panitia penyelenggara dan Lembaga  mendapatkan kamar gratis, harga kamar untuk 500 peserta ini 1 malamnya dikenakan Tarif Rp 495.000 mendapatkan 3 kali makan+snack dan kopi 2 kali, ungkap Nova kepada team Investigasi.

Penulis : Team Investigasi Bai

Share:
Komentar

Berita Terkini