Diduga Sembunyikan Dokumen SP3 Tanah Kapa, Kejaksaan Negeri Langsa Disidang

Editor: Redaksi author photo
Wakabid Investigasi Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPC Aceh Tamiang Sidang melawan Kejaksaan Kota Langsa

BANDA ACEH - Korupsi, Kolusi dan Nipotisme  tumbuh subur di Tubuh Pemerintah Kota Langsa, diantaranya dugaan korupsi pengadaan tanah tahun anggaran 2013 sumber dana otsus Aceh yang merugikan keuangan Negara mencapai 6 miliar rupiah, ternyata perkara yang mangkrak bertahun-tahun di Kejaksaan Negeri Langsa  berakhir dengan cara sangat melukai hati rakyat, proses hukum dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti (SP3)  menimbul reaksi  perlawanan dari aktivis Badan Advokasi Indonesia Muhammad Irwan untuk melawan Kejaksaan Negeri Langsa melalui Persidangan  Sengketa Informasi di ruang meting room Hotel Kartika Kota Langsa yang digelar oleh Komisi Informasi Aceh selasa, (10/12/2019)

"Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPID Kejaksaan Negeri Langsa, yaitu tidak memberikan seluruhnya dokumen pendukung terhadap SP3 dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah kota Langsa yang berkaitan dengan  Saudara Sofyanto, Yulizar Istri Umar, Mursil mantan Kakanwil BPN Provinsi Aceh, Kantor Jasa Penilai Publik dan Usman Abdullah Walikota Langsa selaku Penanggungjawab utama penetapan Lokasi tanah  yang diduga dimark up mencapai 900 persen, besok  hari selasa  10 desember 2019 disidang oleh Komisi Informasi Aceh, kita akan lawan  secara Perdata dan Pidana, demi penegakan hukum" Papar Wakabid Investigasi Badan Advokasi Indonesia Muhammad Irwan kepada Wartawan (9/12/2019)

Muhammad Irwan menghimbau, dalam sidang terbuka ini melawan Kejaksaan Negeri Langsa, agar seluruh wartawan dan LSM, Mahasiswa dan masyarakat peduli Korupsi, silahkan hadir sebagai pengunjung sidang, pihaknya berharap agar pelaku Korupsi kelas kakap mendapat hukum setimpal dengan perbuatannya. (Nardi)
Share:
Komentar

Berita Terkini