PT TBS Oknum Security dan Humas Halangi Tugas Wartawan

Editor: Redaksi author photo
Nasional - Penanggung jawab media Hariannusantara.Id, mengecam tindakan pelarangan liputan wartawan media Hariannusantara.Id yang dilakukan oleh pihak security dan humas PT.TBS Sikara-Kara Selasa (17/12/2019).

"Wartawan berhak meliput sebuah peristiwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 6 UU Pers. Kalau ada pelarangan peliputan terhadap wartawan, maka yang melarang berpotensi melanggar UU Pers", kata Penanggung Jawab media Hariannusantara.Id kepada wartawan.

Ditegaskannya,  pelarangan terhadap wartawan dengan alasan yang tak jelas bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pers. mulai dari pidana ataupun denda. Itu artinya security atau komandannya atau atasannya, bisa dilaporkan secara pidana karena diduga kuat melanggar UU Pers, termasuk oknum  PT TBS.Sikara-Kara.yang melarang tugas wartawan.

"Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1, yang melarang bisa terkena sanksi pidana kurungan 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta. media dilarang masuk disaat ada kunjungan anggota DPRD ke PT TBS. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumut Al Ustadz Drs H Syahrul Ependi Siregar.
Lebih jauh ditegaskannya PT.TBS Sikara-Kara yang saat ini sedang buming diduga menghancurkan hutan Mangrove dan sudah dilaporkan ke Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diduga Humas PT.TBS melecehkan profesi wartawan, saat terekam vidio ia mengatakan," Kartu itu lima bisa aku buat ada dirumah aku",katanya.

Hendri Syahputra Awak Media ini mengatakan,"Perusahaan, tidak semestinya menutup diri dari publik. Selayaknya mitra masyarakat harus bisa saling bekerja sama dengan jujur dan terbuka.  Cuma investor jahat yang menutup diri dari orang banyak.",ungkapnya.

"Satpam dan humas sago mestinya lebih humanis, sebab mereka juga kan masyarakat,yang tidak akan selamanya dipekerjakan di perusahaan. pada waktunya akan kembali kemasyarakat, jadi rasanya tak perlu berlebihan dalam melakukan pembelaan pada perusahaan ",tegas Hendri.

Lebih dalam,"Hendri mengecam kejadian ini agar mereka mengetahui UU Pers. mereka harus paham dengan tugas pokok wartawan, fungsi sosial kontrol ".
Hendri juga sangat berterima kasih atas kedatangan pak Syahrul ke Desa Sikara Kara
"Kita sangat berterimakasih kepada pak Syahrul dari komisi B DPRD SUMUT yang berkenan meluangkan waktunya menjemput aspirasi rakyat pantai barat"
Lanjut Hendri
                
Salah seorang Aktivis Pantai Barat Feri Eka Putera Nst juga angkat bicara, Peri mengatakan,"Reaksi satpam dan humas yang terkesan arogan itu sinyal adanya kejahatan yang sedang disembunyikan. Seperti Reaksi orang yang sedang cemas, hal itu yang menjadi temuan atas sidak salah satu anggota Dewan Provinsi dari Fraksi PDIP. ",ungkaonya Peri.

Tambahnya," Temuan dilapangan membenarkan pengaduan yang kita lakukan beberapa bulan lalu.ada beberapa point dugaan pelanggaran bagi perusahaan tersebut seperti yang diutarakan pak Syahrul
1.sempadan pantai
2.mangrove
3.kawasan ilegal
4.perambahan sawit diganti dengan kelapa jawa disempadan pantai.

"Bagi kami kasus sago menjadi kasus kunci untuk membuka semua kasus kejahatan korporasi dalam berinvestasi dipantai barat. Kita berharap kehadiran pak Syahrul bisa mempercepat tuntasnya kasus ini dan berahir sesuai yang diinginkan. Terimakasih",tutup Peri | ISKANDAR

Vidio Detik-Detik Wartawan tidak diperbolekan Masuk.

Share:
Komentar

Berita Terkini