Sarat KKN, Proyek Peningkatan Jalan Perumahan Nelayan Gampong Kapa Dikerjakan Asal Jadi?

Editor: Redaksi author photo
LANGSA - Pekerjaan sumber dana Otsus 2019 APBK Langsa Rp. 2.368.000.000  pelaksana CV. Maju Bersama nomor kontrak: 19/SPK/620/PUPR/DOKA-BM/PML/IX/2019
terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Perumahan Nelayan Gampong Kapa Kota Langsa, diduga sarat Korupsi, Kolusi dan Nipotisme, hasil investigasi awak media kelokasi pembangunan menunjukkan pekerjaan kupak-kapik, beton penahan biram jalan sepanjang 425 meter  terdapat retak dengan kualitas fisik sangat rendah.

"Dari awal kami sudah curiga, kalau pekerjaan peningkatan jalan Perumahan Nelayan Gampong Kapa  akan dimenangkan oleh CV. Maju Bersama,  seharusnya Pokja Pengadaan Barang dan Jasa lebih selektif dalam memenangkan Pekerjaan, jangan ada melakukan persekongkolan, karena apabila terbukti secara hukum, maka dapat di pecat dari PNS dan kurungan badan,   sangat disayangkan nilai pekerjaan 2 miliar lebih, kalau dikerjakan asal jadi, terkesan hanya bertujuan untuk meraup keuntungan dengan cara merugikan negara, ditambah lagi, apabila dilakukan ganti rugi tanah kepada masyarakat yang terkena pembangunan jalan, jangan sampai dimark up, dalam hal ini kami akan melakukan investigasi khusus "  papar Aktivis Anti Korupsi Persada Satu Zulkifli  kepada wartawan (16/12/2019).
Zulkifli menambahkan bahwa pihaknya aktif melakukan monitoring terhadap program pembangunan infrastruktur Kota Langsa, khususnya terhadap Paket Peningkatan Jalan Perumahan Nelayan Gampong Kapa, hasilnya sangat mengecewakan, pihaknya meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa untuk tidak memproses pencairan dana terhadap paket tersebut apabila dikerjakan menyalahi spekteknis, gambar dan Rencana Anggaran Biaya dan menyayangkan apabila unsur pidana terpenuhi  maka yang paling menanggung resiko adalah Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apabila pihak Dinas terkait nekat melakukan proses pencairan terhadap proyek bermasalah, maka pihaknya akan melaporkan secara resmi ke Polda Aceh.
Menurut informasi yang berkembang dilokasi proyek,  pekerjaan ini disebut-sebut dikerjakan oleh Sofyanto yang sangat dekat dengan Kekuasaan Eksekutif Kota Langsa,  cerdik dan sulit tersentuh hukum.

Sangat miris apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa melakukan kejahatan mark up  penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap paket peningkatan jalan Perumahan Nelayan Gampong Kapa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pidana Undang-undang tipikor menanti sesuai pasal 2,3 dan 4.
Masyarakat Kota Langsa  berharap kepada Kepolisian Daerah Aceh untuk segera turun kelapangan untuk mengungkap berbagai ketimpangan dan kejanggalan terhadap Pembangunan Peningkatan Jalan Perumahan Nelayan Gampong Kapa, hukum wajib ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. | TIM
Share:
Komentar

Berita Terkini