Kasus Penelantaran Anak Berujung Di Meja Hijau

Editor: Redaksi author photo
Aceh Tamiang - Sidang perkara nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN.Ksp yang menetapkan YI sebagai Terdakwa dan AY sebagai Pelapor (Korban) kembali digelar di Pengadilan Negeri Kualasimpang dengan agenda mendengarkan pendapat ahli serta mendengarkan pernyataan Terdakwa pada Kamis (16/1/2020)

Pada kesempatan tersebut saksi ahli Dr.Alpi Sahari,SH.M.Hum menyampaikan beberapa pendapatnya,"sebuah perkawinan terjadi antara seorang pria dengan wanita diikat oleh pernikahan serta kekuatan lahir dan batin, agama juga kepercayaan masing-masing,"jelasnya.

"Baru dapat disebut sebagai sebuah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu perbuatan khusus yang dilakukan secara sengaja, sedangkan seorang istri yang pergi meninggalkan rumah, tanpa sepengetahuan suami bukanlah termasuk dalam sebuah perbuatan pidana.

"Sedangkan seorang anak yang dibawa oleh Ibunya, namun Ayahnya tidak memberikan nafkah, hal ini bukan  bagian dari pidana, karena anak adalah tanggung jawab Ayah juga Ibunya, untuk hal tersebut seorang ayah tidak dapat dikategorikan menelantarkan anak.

Dr.Alpi juga menyampaikan,"hubungan dengan kasus ini yang telah mempunyai keputusan tetap dari Mahkamah Syar'iah, bahwa AY adalah istri yang durhaka, maka kepada YI tidak tepat dikenakan masalah pidana, namun pihak istri dapat mengajukan gugatannya terkait dengan nafkah,"terangnya.

"Sehubungan dengan proses hukum gugat cerai yang sedang  berjalan di Mahkamah Syar'iah, tapi AY juga melaporkan YI kepihak kepolisian, namun yang jelas dalam hal ini Hakim harus melihat, dapat atau tidak Terdakwa dipidana, karena lingkup kejahatan tersebut terjadi dalam keluarga.

"Sedangkan dalam proses penelantaran anak harus dapat dibuktikan oleh ahli psikologis yang dapat menerangkan kondisi tentang anak tersebut, apakah dia mengalami keadaan itu atau tidak.

Dr.Alpi menambahkan,"seorang istri yang tidak tinggal serumah karena perbuatannya sendiri atau karena perbuatan hukum dan selanjutnya ia melahirkan anaknya, maka suami tidak wajib bertanggung jawab, disebabkan dirinya tidak mengetahui kepergian istrinya,"jelasnya.

Usai penyampaian pendapat ahli, Majelis Hakim melanjutkan dengan  agenda mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh terdakwah, sehubungan dengan tuduhan pidana yang disangkakan kepadanya dan awalnya telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Aceh Tamiang.

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim ketua Irwansyah.P.Sitorus SH.MH, Desca Wisnubrata,SH.MH sebagai anggota dan Orsita Hanum,SH sebagai anggota, juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum Romy Affandi Tarigan dan Teddy Lazuardi Syahputra dan Penasehat Hukum Terdakwah Husni Thamrin,SH, Sawaludin,SH, dan Selvi,SH yang akhirnya melanjutkan agenda tuntutan an-nissa  penuntut umum pada masa persidangan (23/1/2020). | Andre
Share:
Komentar

Berita Terkini