Pemkab Asahan dan Pemko Tanjung Balai Bekerja Sama Dengan LPPM USU Gelar Seminar Nasional Tentang Sendimentasi Sungai Asahan dan Sungai Silau

Editor: Redaksi author photo
Kisaran - Bupati Asahan H. Surya Bsc menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 2013 disebutkan volume tumpukan sedimentasi Sungai Asahan cukup besar mencapai sebanyak 10.185. 308 meter kubik yang mengakibatkan pendangkalan sungai sehingga dapat menimbulkan banjir pada saat curah hujan tinggi.

Hal itu disampaikan Bupati dalam sambutannya pada acara seminar Nasional tentang Sendimentasi di Sungai Asahan dan Sungai Silau yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Asahan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tanjung Balai dan LPPM Universitas Sumatera Utara bertempat di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran, Senin (13/01/2020).

Dikatakan H. Surya Bsc, pada tahun 2018 banjir Sungai Asahan terjadi sebanyak 15 kali pada 6 titik dengan tinggi rata - rata genangan 80 cm dan total luas areal pemukiman yang tergenang seluas lebih kurang 173. 910 meter kubik persegi dengan jumlah rumah sebanyak 2. 541unit, panjang jalan lingkungan yang rusak sepanjang 9. 175 meter dan 3 unit jembatan yang rusak, jumlah sekolah yang rusak sebanyak 8 unit, jumlah penduduk yang sakit sebanyak 78 orang dengan 10 kasus penyakit, serta sebanyak 500 nelayan terganggu perekonomiannya.

Tingginya sendimentasi Sungai Asahan ini, kata Bupati Asahan, juga sangat mengganggu kelancaran aktivitas pelayaran kapal yang melintasi pelabuhan Bagan Asahan dan pelabuhan Teluk Nibung sehingga mempengaruhi minat investor untuk meningkatkan nilai investasinya di kawasan sekitar. Oleh karena itu, sedimentasi pada Sungai Asahan ini sudah sangat penting untuk segera ditangani dan perlu segera dinormalisasi.

Bupati berharap semoga sedimentasi yang selama ini merupakan limbah dapat diubah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga nantinya dapat mendongkrak perekonomian Kabupaten Asahan sesuai dengan arahan 5 fokus kerja Presiden pada tahun 2019 - 2024 yaitu pembangunan insfrastruktur dengan prioritas utama mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Sebelumnya inisiator kegiatan sekaligus tokoh masyarakat Febriandi Saragih dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar tersebut dilatar belakangi oleh buruknya kondisi eksisting sedimentasi di Sungai Asahan yang meresahkan. Dimana terdapat banyak kajian yang mendukung pernyataan ini, salah satunya kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU) yang menyimpulkan bahwa timbulan sedimentasi disepanjang Sungai Asahan berkontribusi terhadap perusakan lingkungan, berdampak layunya ekonomi dan problematika sosial.

Dalam kesempatan itu Febriandi Saragih  juga menyampaikan bahwa solusi dalam persoalan ini hanya dapat dilakukan dengan mengeruk sedimentasi tersebut. Akan tetapi, terdapat tantangan dan hambatan jika pengerukan dilakukan dan persoalan itulah yang akan dicari solusinya dalam seminar yang terlaksana atas kerjasama Pemerintah Kab. Asahan dan Kota Tanjung Balai sebagai bentuk tingginya dukungan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Untuk dapat diketahui sebelumnya kami telah berupaya untuk menyuarakan permasalahan ini kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian, sampai sekarang belum terlihat progres yang positif. Oleh karenanya, hari ini kami mengundang Kementerian yang terkait, jajaran Pemerintah Daerah, Akademisi dan masyarakat untuk hadir dan berdiskusi bersama dalam mencari solusi permasalahan yang kita hadapi, ujar Saragih sembari berharap kegiatan ini dapat menjadi upaya aktif untuk mendukung terealisasinya pengerukan Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Sedangkan nara sumber Prof. Dr. Ir. Darma Bhakti MS dalam kesempatan itu memberikan saran dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi menyangkut kondisi Sungai Asahan dan Sungai Silau yang sudah kritis dan berbahaya dan sudah sepantasnya dimohonkan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan izin pengerukan sesegera mungkin dan memanfaatkan hasil kerukan untuk menimbun kawasan daratan yang rendah dan menjualnya secara komersial.

Dimana hal itu dapat dilakukan pemerintah salah satunya dengan usaha mitigasi yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah memperbaiki DAS Asahan dan memulihkan bantaran sungai. Namun dampak positif dari kegiatan ini baru akan dirasakan setelah 20 - 30 tahun yang akan datang ketika hutan sudah betul - betul baik. Kedua, dengan usaha adaptasi yaitu mengeruk Sungai Asahan dan Sungai Silau, memperdalam drainase kota dan desa serta membuat aturan yang tegas untuk melarang masyarakat membuang sampah sembarangan tentunya dengan disertai fasilitas penunjang menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah, red) serta memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya, ujar Prof. Darma Bhakti.

Sementara Nara sumber lain Prof. Dr. Tan Kamelo, MH dalam acara itu memberikan saran agar pengerukan sedimentasi pasir yang terdapat di wilayah Sungai Asahan dan Sungai Silau jangan sampai melanggar peraturan perundang - undangan, tidak merusak lingkungan hidup dan dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.

Kegiatan yang diselenggarakan untuk menyatukan persepsi dalam melakukan upaya penanggulangan Sendimentasi Sungai Asahan dan Sungai Silau ini terlihat dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Perwakilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Perwakilan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perhubungan RI, Kapolda Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili Ditreskrimsus Kombes Pol. Rony Samtana SIK, MTCP, Bupati Asahan H. Surya Bsc, Walikota Tanjung Balai Sahrial SH, Dandim 0208 Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjung Balai, Ketua DPRD Asahan, Ketua DPRD Tanjung Balai, Perwakilan Kajari Asahan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Kab. Asahan dan Tanjung Balai serta tamu undangan lainnya. |Ans
Share:
Komentar

Berita Terkini