Roem ; Kecam Tolak 660 WNI Eks ISIS Karantina ke Pulau Buru

Editor: Redaksi author photo
Ketua DPRD Kabupaten Buru,  M. Roem Soplestuny, SE

Maluku. Namlea.- Ketua DPRD Kabupaten Buru, M. Roem Soplestuny S.E. Ketika di hubungi via telpon selulernya Kamis 13/2/2020. Jan 11.06 Wit. di Namlea. 
           
Terkait statmen Prof. Salim Said  pengamat Politik Menteri Pertahanan RI bahwa  mengusulkan kepada Pemerintah untuk rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) Anggota Eks Isis di Negara Suriah dan Turki  akan di pulangkan ke Indonesia dan rencana di Karantina atau  ditampung di Pulau Buru sebagaimana diberitakan di berbagai mediaonline , media elektronik dan cetak belum lama ini., mendapat kecaman keras dari Anggota DPRD dan Masyarakat.
         
Kini giliran Politisi Muda Partai Golkar sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Buru Roem Soplestuny kepada  Media ini mengatakan dengan tegas mengecam pernyataan Prof. Salim Said.

Lanjut Roem; Selaku Ketua DPRD Buru atas nama Pemerintah  dan Masyarakat Pulau Buru dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat ketika pemulangan 660 WNI Anggota Isis  dari Negara Suriah dan Turki akan di Karantina atau pemindahkan ke Pulau Buru. Pinta politisi Muda Golkar ini.                     

Selanjut Saya harapkan Pemerintah Pusat jangan presepsikan bahwa  di Tahun 1960 pemerintah pusat memindahkan eks Tahanan Politik (Tapol) dari Pulau Jawa ke Pulau Buru dan jangan disamakan dengan Tahun 2020 ini, dan hal ini tidak semudah yang di wacanakan oleh Prof. Salim Said  ini pernyataan konyol  karena  kita ketahui bahwa  Pulau Buru merupakan Produksi Lumbung Padi Maluku, dan juga Teluk Kayeli Kabupaten Buru rencana di jadikan Lumbung Ikan Nasional  tutur Roem

Sekali lagi Saya (Rad. Roem) tegaskan kepada Pemerinrah Pusat bahwa kondisi Pulau Buru saat ini tidak sama dengan era tahun 1960 an yang Pulau Buru di jadikan tempat penampungan  pembuangan eks tahanan politik PKI, karena  era ditahun itu semua daerah dan kepulauan di Indonesia menolak untuk menampung tahanan politik  (Tapol) PKI  disaat itulah Pulau Buru yang  bersedia menetima  dan  menampung pembuangan tahanan politik .

oleh karena  itu saya selaku Ketua DPRD Buru dan atas nama masyarakat Buru  menolak dengan tegas rencana  Karantina tersebut. Karena tradisi budaya dan kehidupan kerukunan antar umat beragama di Pulau Buru terjalin baik dan harmonis. tandas  Roem  (NN)
Share:
Komentar

Berita Terkini