Adv Ruslan Rahman, Lelang Pengadaan Sapi di Dinas Peternakan Sulses Diduga Bermain

Editor: Redaksi author photo
MAKASSAR - Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Sulawesi Selatan kembali mencium adanya dugaan indikasi pengaturan pemenang lelang pengadaan ternak sapi pada kegiatan pengembangan populasi ternak besar APBD 2020 sebanyak Rp 3 Milyar di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel.

Pasalnya, proses lelang tersebut diduga sarat pengaturan siapa yang akan menjadi pemenangnya.

PT. Modal Utama Mandiri yang berada dipenawaran peringkat keenam keluar sebagai pemenangnya. Sedangkan peringkat kedua CV. Putra Jaya Mandiri didiskualifikasi hanya karena dianggap menggunakan materai tidak terbaca nomor serinya atau cacat sehingga menurut panitia lelang tidak bisa dibaca nomor serinya.

Alasan panitia lelang Pokja V UKPBJ Provinsi Sulsel menuai sorotan dari kalangan aktivis pemerhati anti korupsi.

Koordinator Divisi Hukum LSM PERAK Sulsel, Jumadi Mansyur, SH mengatakan, berdasarkan hasil investigasinya dalam mengumpulkan data dan bahan keterangan pihaknya menduga ada kongkalikong dan upaya untuk memenangkan salah satu perusahaan yang sudah diatur.

“Ini sudah yang kedua kalinya kami soroti panitia lelang, tahun lalu juga proses lelang pengadaan itik kami duga kuat ada permufakatan jahat,” katanya saat dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis (28/5/20).

Pihaknya akan melaporkan secara resmi ke penegak hukum hasil temuan tersebut.

“Kami duga kuat ada permufakatan jahat dan penyalahgunaan jabatan dalam proses pengadaan lelang ini sehingga jelas merupakan tindakan melawan hukum. Kami kumpulkan baket dan data dulu,” jelas Jumadi.

Sementara itu, kuasa hukum CV Putra Jaya, Ruslan SH mengatakan, panitia Pokja tidak boleh menggugurkan dengan sesuka hati.

“Harus mengacu pada standar dokumen pengadaan (SDP) dan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan yang sifatnya lex spesialis. Tidak boleh berdasarkan aturan perundang-undangan yang bersifat umum (lex generalis) dan tidak ada kaitannya dengan proses pengadaan,” ungkap Ruslan.

Lanjut Ruslan, klien kami menggunakan 5 lembar materai pada syarat administrasi.

“Syarat administrasinya menggunakan materai sendiri-sendiri, Jadi kalau alasan pokja menggugurkan karena nomor seri tidak terbaca jelas itu mengada-ada dan tidak sesuai SDP,” jelas Ruslan.

Ruslan juga menegaskan, pemberian materai bukan syarat sahnya sebuah dokumen.

“Undang-undang nomor 13 tahun 1985, disitu jelas hanya dikenakan sanksi atau denda administrasi negara, tidak menyatakan bahwa dokumen itu tidak sah. Sehingga pokja tidak boleh menggugurkan sebuah dokumen penawaran yang nomor seri tidak jelas atau cacat karena tertimpa tanda tangan atau stempel,” terang Ruslan.

Menurut Ruslan Rahman, SH, M.Si, C.P.L, kuasa hukum CV.Putra Jaya Mandiri, pemegang sertifikat Procurement Lawyer dan anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), "kejadian ini sama sekali tidak bisa di toleransi dan bisa menjadi preseden buruk bagi pengadaan barang dan jasa di Indonesia, saya sdh melaporkan ke DPP APPI di jakarta untuk di teruskan ke LKPP dan instansi terkait.

Selain itu kami juga melakukan langkah hukum dengan membuat pengaduan kepada APIP (aparatur pengawasan internal  pemerintah), BPKP sulsel, Menurut kami ini ada indikasi pidana dimana patut diduga terjadi persekongkolan jahat yg berpotensi merugikan keuangan negara, sangat disayangkan hal ini terjadi dalam kondisi pandemi covid-19, dimana negara melakukan  efisiensi pengunaan anggaran, kami juga buat pengaduan ke Dirkrimsus Polda sulsel dan Kejaksaan Tinggi, supaya ini menjadi atensi bersama. 

Dalam hal ini terdapat indikasi kuat adanya oknum di dinas peternakan propinsi sulsel yg ikut bermain. Kami minta polisi  untuk melakuman penyelidikan berkaitan dengan ini" (TIM)

Share:
Komentar

Berita Terkini