Petemuan MPTD Dengan DPRD Tanah Datar, Dapat Kesepakatan

Editor: Redaksi author photo
TANAH DATAR, Sumbar - MPTD, Masyarakat peduli Tanah Datar, mengadakan pertemuan dengan DPRD Tanah Datar, tepatnya di gedung DPRD yang berada di kawasan perkantoran Pagaruyung dengan maksut dengan membahas bagai mana Tanah Datar maju untuk kedepan nya dan juga membahas pungsi DPRD untuk badan pengawasan di daerah Tanah Datar,pada hari ini (2/6/2020).

Dalam hal ini dari pihak MPTD yang di ketuai oleh saudara, Harry Prima Hidayat,yang menanyakan dalam pertemuan itu, apakah telah menjalankan pungsi bapak sebagai badan pengawasan sebagai anggota dewan? ujar ketua MPTD dalam pertanyaan pertama.

Pertanyaan ke dua di berikan kepada anggota MPTD yaitu saudara, Irwan Malin Bungsu, dan dalam hal ini menanyakan, dalam hal pandemi sekarang ini, banyak dilapangan kami temui dan dikampung saya sendiri ada yang demo dan protes tentang bembagian beras bantuan, contoh nya yang pantas mendapat, tidak mendapat dan yang tidak pantas mendapat, mendapat apakah ini dengan pengawasan?

Pertanyaa yang selanjutnya di sampaikan oleh saudara Optimal juga dari PMTD, dia menanyakan, berapakah harga beras bantuan yang dikasihkan kemasyarakat? sedangkan masyarakat yang mendapat bantuan itu menjual dengan harga (5500/6000) dan berasnya hanya beras dolok, sedangkan kami mendengar bahwasan nya harganya (10500)per kilo ujarnya.

Pertanyaan selanjutnya yg dilontarkan oleh saudara Asrul Nurhasan, beliaupun menanyakan tentang pungsi pengawasan DPRD, dalam pembangunan Gedung di lapangan Cindua Mato dan pembangunan ditanah yang belum tentu sertifikatnya dan juga pembangunan Pasar yang di balai Tangah.

Pertanyaan selanjutnya oleh, saudara Junaidi TD, apakah memang ada aturannya atau undang-undangnya harus membeli beras ke bulog,s dan bagai mana pengawasan dari anggota dewan yang terhormat.pertanyaan demi pertanyaan yg dilontarkan ke anggota DPRD,oleh anggota Masyarakat Peduli Tanah Datar.

Anggota DPRD yang hadir langsung menjawab satu persatu pertanyaan yang dilontarkan dan yang menjawab pertama lansung oleh wakil ketua DPRD, saudara Anton Yondra dari Fraksi Golkar diapun menjawab, dalam pandemi Covid-19 ini masalah anggaran, kami satu-satunya DPRD disumatra barat ini, menganggarkan dana Fokir (100)persen untuk penanganan Covid dan anggaran perjalanan kami juga di potong sebanyak (4) miliar, didalam pengawasan, kami sudah berjalan dengan semestinya tapi walaupun belum maksimal, dalam penghimpunan data-data, dan data ini memang di serahka kepada nagari, dan ada juga pendamping nagari yang salah mengimpormasikan seperti di nagari kumango ujar wakil DPRD ini.

Dan masalah beras bantuan harganya memang (10500)per kilo dan untuk teknis pembelian kami serahkan ke Pemda, dan (2500)biaya karung dan Faknya, dan anggaran untuk pendistribusian ke masyarakat terdampak sebanyak (3000)Rp per karung, dan kami sebagai anggota dewan pun sudah mendatangi Bulog,s mencek beras yang (100)ton pertama, memang berasnya bagus ujarnya. dan dalam mengasih bantuan tentang baju asmat ke puskesmas dan posko-posko itu hanya kami baru yang mengasih dan belum ada dari pemda.

Dan masalah pembangunan atau tanah yang tidak bersertifikat itu akan kami selesaikan di Komisi (3), dan masyalah Rumah sakit,itu sudah kami surati Kementrian Kesehatan kata Anton Yondra, juga masalah rumah dinas ketua DPRD itu sudah di tempati, dan anggaran untuk 2019 tidak dianggaran karna pemotongan anggaran.

Masalah pasar yang di jawab oleh wakil ketua saudara Saidani, dia menyampaikan dewan tidak ada haknya untuk, eksekusi dan hanya untuk pengawasan, dan kami pun berharap kepada MPTD untuk membantu mengumpulkan data-data dilapangan, dan kami pun akan memanggil OPD terkait dan kami akan undang MPTD dan disana kita akan Konprotir.

Dan stekmen yang terahir diberikan oleh ketua DPRD saudara Roni Mulyadi, menyampaikan, aspirasi saudara sangat kami apresiasi, dan kami akan membahas di sidang di DPRD, dan kami juga sangat butuh bantuan dari MPTD, karna dalam punsi pengawasan untuk Covid ini memang kami kurang dan kami hanya dibawak untuk persetujuan, maka dari itu kumpulkan lah data-data yang kongkrit untuk kita bahas di pertemuan selanjut nya ujar ketua DPRD Tanah Datar itu sambil menutup pertemuan itu.(rafi)
Share:
Komentar

Berita Terkini